PPH 25

Pengertian PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Nah, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Cara Mengitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir.  Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikuranggi dengan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Misal, SPT Tahunan 2007 menunjukkan data sebagai berikut :

Pajak Penghasilan terutang                                50.000.000

Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24                35.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2008 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan terutang                                50.000.000

Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24                35.000.000

Selisih                                                            15.000.000

PPh Pasal 25 = 15.000.000 : 12 =                          1.250.000

PPh Pasal 25 Untuk Bulan-bulan Sebelum Bulan Batas Waktu Penyampaian SPT

Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila tahun pajaknya adalah tahun kalender (Januari-Desember), maka yang dimaksud dengan bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah bulan Januari dan Pebruari. Dengan demikian PPh Pasal 25 bulan Januari dan Pebruari 2008 adalah sama dengan PPh Pasal 25 bulan Desember 2007.

PPh Pasal 25 Jika Dalam Tahun Berjalan Telah Diterbitkan SKP Untuk Tahun Pajak Yang Lalu

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP

PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, antara lain apabila :

  1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  3. ST tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
  5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
  6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Keputusan Dirjen Pajak yang mengatur penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak   Nomor Kep-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

Advertisements

PPH 24

PPH PASAL 24

A. PENGERTIAN PPH PASAL 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri.

B. PENGGABUNGAN PENGHASILAN

Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut :

 

  • Untuk penghasilan dari usaha, yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut

 

 

 

  • Untuk penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut

 

 

 

  • Untuk penghasilan berupa deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor, atau secara bersama-sama dengan wajar dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut.

 

 

Saat diperbolehkan deviden tersebut ditentukan sebagai berikut :

 

  • Pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.

 

 

 

  • Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka saat diperolehnya deviden adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

 

 

 

Contoh :

PT. LOLA di Madiun dalam tahun pajak 1997 menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri sebagai berikut :

 

  • Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 1995 sebesar Rp. 800.000.000

 

 

 

  • Deviden atas pemilikan saham pada “IJB Ltd” di Australia sebesar Rp. 200.000.000 yaitu sebesar dari keuntungan tahun 1992 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 1996 dan baru dibayar pada tahun 1997

 

 

 

  • Deviden atas penyertaan saham sebanyak 70% pada “AAM Ltd” di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 75.000.000, yaitu berasal dari keuntungan saham 1996 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh pada tahun 1996.

 

 

 

  • Bunga kwartal IV tahun 1995 sebesar Rp. 100.000.000 dari “Iqbal Corpal” di Kuala Lumpur yang baru akan diterima pada bulan mei tahun 1997.

 

 

 

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 1996 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d, digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 1997.

C. PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN

Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut :

 

  • Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat berkedudukan.

 

 

 

  • Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harga gerak adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan berada

 

 

 

  • Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan berada.

 

 

 

  • Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

 

 

Mengingat Undang-Undang pajak penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas, maka penentuan sumber penghasilan sebagaimana diatas, menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip diatas, misalnya A sebagai wajib pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura, karena rumah tersebut terletak di Singapura.

D. JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DIPERBOLEHKAN

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah :

 

  • Hanya atas pajak yang langsung dikenakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri

 

 

 

  • Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi – tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari Penghasilan Luar Negeri.

 

 

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut.

Yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri, sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan lainnya di luar negeri, misalnya bunga, deviden, dan royalti.

Contoh :

PT. SYN Family di Indonesia pemegang saham tunggal dari IJB Inc. di Negara Amerika. Penghasilan yang berlaku di negara Amerika adalah 48% dan pajak deviden adalah 38%. Penghasilan pajak atas deviden tersebut adalah sebagai berikut :


Keuntungan IJB Inc.                                      US $  100,000
Pajak Penghasilan 48% (Corporate Income Tax)             US $   48,000 _
                                                         US $   52,000

Pajak atas deviden 38%                                   US $   19,760 _
Deviden yang dikirim ke Indonesia                        US $   32,240

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terutang atas PT. SYN Family adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam kondisi contoh di atas adalah jumlah sebesar US $ 19,760. Pajak Penghasilan (Corporate Income Tax) atas IJB Inc, sebesar US $ 48,000 tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas PT. SYN Family, karena pajak sebesar US $ 48,000 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima PT. SYN Family dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan IJB Inc, di Negara Amerika

Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau penghasilan kena pajak kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Metode kredit pajak yang demikian disebut “Metode Pengkreditan Terbatas” (Ordinary Credit Method).

Dalam hal jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya, dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, serta tidak dapat dimintakan restitusi.

Contoh :

 

  • PT. KINDANI di Jakarta memperoleh penghasilan netto dalam tahun 1997 sebagai berikut :

 

 


Penghasilan dalam negeri                                Rp. 1.000.000.000
Penghasilan luar negeri                                 Rp. 1.000.000.000
(dengan tarif pajak 20%)

Penghasilan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah :


Penghasilan luar negeri                                 Rp. 1.000.000.000
Penghasilan dalam negeri                                Rp. 1.000.000.000 +
         Jumlah Penghasilan Netto                       Rp. 2.000.000.000

Apabila jumlah penghasilan netto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan yang terutang adalah :


10% x Rp. 25.000.000                                    Rp.     2.500.000
15% x Rp. 25.000.000                                    Rp.     3.750.000
30% x Rp. 1.950.000.000                                 Rp.   585.000.000 +
                                        Jumlah          Rp.   591.250.000

Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :


Rp. 1.000.000.000 x Rp. 591.250.000 : Rp. 2.000.000.000  =  Rp. 295.625.000
Pajak luar luar negeri = 1.000.000.000 x 20%             = Rp. 200.000.000 

Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp. 295.625.000 lebih besar dari jumlah pajak yang terutang di luar negeri yaitu sebesar Rp. 200.000.000, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 200.000.000.

    1. PT. WIGRA di Jakarta memperoleh penghasilan netto dalam tahun 1997 sebagai berikut :

 


Penghasilan dari usaha di luar negeri                    Rp. 1.000.000.000
Rugi usaha di dalam negeri                               Rp.   200.000.000
Pajak atas penghasilan di luar negeri misalnya 40%       Rp.   400.000.000

Perhitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut :


Penghasilan dari usaha di luar negeri                    Rp. 1.000.000.000
Rugi usaha di dalam negeri                               Rp.   200.000.000
Jumlah Penghasilan Netto                                 Rp.   800.000.000

Apabila jumlah penghasilan netto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan yang terutang adalah :


10% x Rp. 25.000.000                                     Rp.     2.500.000
15% x Rp. 25.000.000                                     Rp.     3.750.000
30% x Rp. 750.000.000                                    Rp.   225.000.000
                            Jumlah                       Rp.   231.250.000

Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :


Rp. 1.000.000.000 x Rp. 231.250.000 : Rp. 800.000.000 = Rp. 289.062.500

Oleh karena pajak yang dibayar di luar negeri dan batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, maka kredit pajak yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang yaitu sebesar Rp. 231.250.000

PPH 23

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

  1. Pemotong PPh Pasal 23:
    1. badan pemerintah;
    2. Subjek Pajak badan dalam negeri;
    3. penyelenggaraan kegiatan;
    4. bentuk usaha tetap (BUT);
    5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
    6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
  2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
    1. WP dalam negeri;
    2. BUT

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

  1. 15% dari jumlah bruto atas:
    1. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
    2. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
  2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
  4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
    1. Jasa penilai;
    2. Jasa Aktuaris;
    3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
    4. Jasa perancang;
    5. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
    6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
    7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
    8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
    9. Jasa penebangan hutan
    10. Jasa pengolahan limbah
    11. Jasa penyedia tenaga kerja
    12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
    13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
    14. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
    15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
    16. Jasa mixing film;
    17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
    18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
    19. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
    20. Jasa maklon
    21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
    22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
    23. Jasa pengepakan;
    24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
    25. Jasa pembasmian hama;
    26. Jasa kebersihan atau cleaning service;
    27. Jasa katering atau tata boga.
  5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% ebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
  6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
    1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
    2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
    3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
    4. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

    Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

    1. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
    2. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak termasuk PPN

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
    2. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
    3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
    4. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
    5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

  1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
  2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
  3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bukti Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

PPH 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebagaimana diatur dalam PMK No. 154/PMK.03/2010 sebagimana telah diubah dengan PMK No. 224/PMK.011/2012, adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 Impor

Kegiatan yang dikenakan (objek pemungutan) PPh Pasal 22 adalah kegiatan impor barang. Subjek yang ditunjuk untuk menjadi pemungut adalah Bank Devisa serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sedangkan subjek yang dipungut (yang dikenakan PPh Pasal 22) adalah importir yang melakukan impor tersebut, dengan tarif:

  •  yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
  • yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
  • yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

2. PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah.

Transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 22 adalah kegiatan berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Subjek yang ditunjuk untuk menjadi pemungut adalah bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Atas pembelian barang dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

3. PPh Pasal 22 BUMN

Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

  1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
  2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,

Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPh Pasal 22 Industri Tertentu

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri tersebut dipungut Pajak PPh Pasal 22 sebagai berikut:

  1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  2. Penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
  3. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
  5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),

dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

5. PPh Pasal 22 ATPM

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor dipungut pajak PPh Pasal 22 sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

6. PPh Pasal 22 BBM

Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. bahan bakar minyak sebesar:

  • 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
  • 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
  •  0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain kepada SPBU dan bukan Pertamina.
  1. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
  2. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

7. PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul

PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul adalah PPh Pasal 22 yang dikenakan terhadap pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, yang dilakukan oleh industri atau eksportir sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan maupun perikanan. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

8. PPh Pasal 22 Barang Mewah

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 membuat suatu tambahan objek pemotongan PPh Pasal 22. Pasal 22 ayat (1) huruf c memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pengenaan PPh ini mulai diberlakukan sejak tahun 2009 berdasarkan PMK Nomor 253/PMK.03/2009 tanggal 4 Februari 2009. Berdasarkan PMK ini, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap penjualan barang yang tergolong sangat mewah berupa:

  • Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
  • Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00
  • Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
  • Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
  • Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

  1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
  2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
  3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
  4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
  6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
  7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

 

Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
  3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
  5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
  8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

 

PPH 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Catat1 :

Pemotong PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi dan/ Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU PPh.

Catat2 :

Perbedaan Wajib Pajak dan Subjek Pajak dalam PPh 21 :

Wajib Pajak -> pihak/bentuk usaha tetap, yang wajib memotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU PPh.

pihak/bentuk usaha tetap memiliki tekanan di sini, jadi suatu bentuk usaha yang tidak tetap ex : toko, grosir tidak dikenakan PPh 21.

Subjek Pajak -> pihak yang penghasilannya dipotong PPh 21.

Catat3:

Perbedaan PPh 21 dengan PPh 26 :

Pemotongan PPh 21 dilakukan atas penghasilan orang pribadi / Subjek Pajak dalam negeri.

Sedangkan Pemotongan PPh 26 dilakukan atas penghasilan orang pribadi / Subjek Pajak luar negeri yang tinggal di Indonesia.

Catat4 :

Biaya Jabatan adalah biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan

Biaya Pensiun adalah biaya/iuran yang dikeluarkan untuk simpanan persiapan hari tua, sehingga harus dikurangkan dari penghasilan bruto, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif Pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

a. Pegawai Tetap

b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan

c. Pegawai tidak tetap atas tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan (kontrak)

d. Bukan pegawai, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

a. Bagi Pegawai Tetap

Ex : anggota dewan komisaris

PPh 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Psl 17 UU PPh

PPh 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x Tarif Psl 17 UU PPh

Ket :

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan netto = Penghasilan bruto – (biaya jabatan + biaya pensiun)

Misal, Jika kamu seorang Bendaharawan di Inspektorat. Seorang PNS yang memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000. Berapa besar Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun yang kamu kenakan kepadanya? Dan Berapa Penghasilan Netto ??

Jwb :

Biaya Jabatan = 5 % dari penghasilan bruto

Biaya Jabatan = 5 % x Rp. 2.000.000 = Rp. 100.000

Biaya Pensiun = 5 % x Rp. 2.000.000 = Rp. 100.000

Maka Penghasilan netto yang akan dikurangi dengan PTKP agar dapat dikalikan dengan tarif yaitu :

Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto – (biaya jabatan + biaya pensiun)

= Rp.2.000.000 – ( Rp.100.000 + Rp.100.000)

= Rp. 1.800.000,-

b. Bagi Penerima Pensiun Berkala

PPh 21 = (Penghasilan bruto – Biaya Pensiun – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

c. Bagi Pegawai Tidak Tetap yang dibayar Secara Bulanan

Syarat : Pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan yang penghasilannya telah melebihi Rp. 1.320.000 selama 1 bulan

ex : staff keuangan yang dikontrak selam 6 bulan, yang gajinya Rp. 1.500.000,-

PPh 21 = (Penghasilan Bruto – PTKP) x Tarif psl 17 UU PPh.

2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

a. Jumlah Penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau anggota dewan direktur yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Artinya jika anggota dewan komisaris atau anggota dewan direktur yang juga dikategorikan pegawai tetap, maka tidak dikenakan pasal ini.

PPh 21 = Penghasilan bruto x tarif psl 17 UU PPh.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 

Tukul Arwana pegawai pada perusahaan PT Empat Mata, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00. PT Empat Mata mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Empat Mata menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tukul Arwan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Empat Mata juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Empat Mata membayar iuran pensiun untuk Tukul Arwana ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 70.000,00, sedangkan Tukul Arwana membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00.

Perhatikan, perhitungan untuk mengetahui berapa besarnya pajak (penghasilan) yang harus dipotong PT Empat Mata untuk satu bulannya.

Gaji sebulan 2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 10.000
Premi Jaminan Kematian
6.000
Jumlah
Penghasilan Bruto
2.016.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 100.800
2. Iuran Pensiun 50.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua
40.000
Jumlah Pengurangan
190.800
Penghasilan Neto Sebulan
1.825.200
Penghasilan Neto Setahun 21.902.400
PTKP
– Diri WP Sendiri 15.840.000
– Status Kawin
1.320.000
Jumlah PTKP
17.160.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun
4.742.400
Pembulatan
4.742.000
PPh Pasal 21 Setahun
237.100
PPh Pasal 21 Sebulan
19.758

Langkah pertama kita menjumlahkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai secara teratur dalam sebulannya. Yang termasuk dalam penghasilan bruto ini misalnya adalah gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur dan premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak termasuk dalam penghasilan bruto adalah imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam contoh di atas penghasilan bruto yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah gaji, premi jaminan kecelakaan kerja (5% dari gaji) dan premi jaminan kematian (0,3% dari gaji) yang dibayar atau ditanggung perusahaan.

Langkah berikutnya kita hitung pengurang yang diperbolehkan yaitu pada dasarnya ada dua macam yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun (termsuk iuran jaminan hari tua). Biaya jabatan sendiri besarnya
5% dari penghasilan bruto 5% x Rp2.016.000,00 atau sama dengan Rp100.000,00. Jumlah ini masih di bawah maksimum yang diperkenankan yaitu sebesar Rp108.000,00 per bulan.

Pengurang lainnya adalah iuran pensiun dan iuran JHT yang masing-masing Rp50.000,00 dan Rp40.000,00 (2% dari gaji) per bulan. Iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar atau ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan. Dengan demikian, jumlah seluruh pengurang adalah Rp190.800,00.

Penghasilan bruto Rp2.016.000,00 dikurangi pengurang Rp190.000 sama dengan Rp1.825.200,00. Jumlah inilah yang dimaksud dengan penghasilan neto sebulan. Selanjutnya penghasilan neto sebulan ini kita buat setahunkan dengan cara penghasilan neto sebulan dikali 12 bulan atau Rp1.825.200 x 12 = Rp21.902.400,00.

Setelah itu barulah kita kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dalam hal ini jumlahnya adalah Rp14.400.000,00. Selisihnya (Rp21.902.400 – Rp14.400.000,00 = Rp7.502.400) inilah yang merupakan Penghasilan Kena Pajak. O, ya. Perlu diketahui juga, sebelum dikalikan tarif pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut harus dibulatkan dulu ribuan penuh ke bawah.

Pajak Penghasilan terutang adalah tarif pajak (berdasarkan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Karena Penghasilan Kena Pajak ini masih di bawah Rp25.000.000,- maka tarif yang dikenakan adalah 5% sehingga PPh Pasal 21 nya adalah 5% x Rp4.742.000,00 = Rp237.100,00.

Nah, karena kita menghitung PPh Pasal 21 untuk satu bulan, maka PPh Pasal 21 terutang di atas tinggal dibagi 12 sehingga pajak yang dipotong oleh PT Empat Mata atas penghasilannya Tukul Arwana adalah Rp237.100 : 12 = Rp19.758,00.

Resep Kentang Goreng

Cara Membuat Kentang Goreng Renyah

 
kentang goreng renyah

  Kentang goreng memang cemilan yang pas dech buat teman nonton tv atau berkumpul bersama keluarga, kentang goreng juga cocok untuk menu bekal makanan anak, piknik, dan pendamping ayam goreng tentunya. Tetapi terkadang kita sebal karena kentang yang baru saja kita goreng sudah lepek atau lemes setelah di goreng, gak renyah lagi. Nah, ini saya kasih tau cara menggoreng kentang agar tetap renyah dalam waktu lama tanpa pengawet tambahan looh. Ini cara membuat kentang goreng renyah dari kentang yang kita beli kiloan yach, bukan beli kentang goreng beku di supermarket, bikin sendiri jauh lebih murah!

Bahan-bahan:
-Kentang mentega (sebenarnya kentang apa saja jg bisa tapi kentang mentega mempunyai rasa yang lebih enak dan berukuran besar, cocok untuk jadi kentang goreng)
-Air untuk merebus
-Tepung Terigu serbaguna
-Penyedap rasa atau Garam halus, secukupnya
-Minyak goreng, secukupnya

Cara Membuat:
1. Kupas kentang lalu potong berbentuk persegi panjang, kemudian dicuci dalam air bersih yang mengalir (air keran) sampai air cucian kentang terlihat cukup bening. Ini dilakukan untuk menghilangkan getah kentang. Karena getah kentang inilah yang membuat kentang goreng akan cepat menjadi lembek.
2. Rebus air dalam panci, ketika mendidih masukkan kentang yang sudah dicuci, lalu rebus selama 5 menit, angkat, tiriskan.
3. Selagi masih panas taburi kentang dengan tepung terigu dan tambahkan penyedap rasa atau garam sesuai dengan selera.
4. Pastikan tepung menyelimuti seluruh kentang, bila perlu beri tepung lebih banyak.
5. Simpan kentang yang telah di baluri tepung dalam wadah tertutup lalu simpan didalam freezer kulkas selama 1 jam atau lebih sebelum digoreng.
6. Panaskan minyak goreng hingga benar-benar panas, gunakan api sedang. Goreng kentang hingga seluruh bagian kentang terendam minyak. Bolak-balik kentang sampai matang dan berwarna kuning keemasan. Angkat, tiriskan.
7. Kentang goreng siap disajikan dengan tambahan saus sambal atau mayonais.


# CATATAN #

1. Jangan menambahkan tepung beras atau aci walaupun dapat membuat gorengan semakin renyah.
2. Kentang dalam disimpan di freezer hingga 2 minggu.
3. Pastikan selalu menggoreng dengan menggunakan minyak yang masih baru agar hasil kentang goreng lebih renyah dan bersih.
4. Masukkan kentang dalam minyak yang benar-benar panas, dan selalu gunakan api sedang agar kentang tidak cepat gosong.
5. Agar tidak berminyak, sebelum disajikan kentang yang sudah digorang ditiriskan dahulu, alasi dengan kertas tisu agar minyak menyerap ke kertas tisu, baru sajikan.
6. Bila suka setelah digoreng kentang bisa diberi tambahan bubuk cabe untuk rasa yang lebih pedas atau bumbu bubuk kentang goreng lainnya sesuai selera anda.

SELAMAT MEMASAK  (^_~)* 

Jangan lupa klik LIKE dan SHARE yach,,Terima kasih !!

8 Juice Buah Sehat

1. Jus Apel
Jus apel hanya mengandung kalori sebesar 117, per sajian delapan ons. Sari apel alami mengandung polifenol, jenis antioksidan yang bisa melawan kanker. Selain itu juga kaya akan potassium, zat besi dan vitamin C. Nutrisi pada jus apel memang tidak sebanyak jika dimakan secara utuh, karena sebagian besar serat dan nutrisi terdapat pada kulit apel. Tapi Anda bisa mendapatkan manfaat yang kurang lebih sama jika apel diblender bersama kulitnya, dan diminum tanpa disaring.

2. Jus Cranberry
Jus cranberry mengandung vitamin C, antioksidan, flavonoid (baik untuk jantung) dan antibakteri. Kalorinya juga sedikit, hanya 116 per sajian delapan ons. Cranberry memiliki rasa yang cukup asam, jadi mungkin kurang cocok bagi penyuka minuman manis atau menderita maag. Menambahkan gula juga bukan solusinya, karena akan menambah kandungan kalori. Sebaiknya diminum setelah makan siang atau malam.

3. Jus Anggur
Dalam 8 ons, anggur merah memiliki 154 kalori. Buah yang termasuk dalam kelompok berry ini mengandung resveratol, senyawa pada kulit anggur yang dipercaya ampun mencegah kanker. Anggur juga kaya vitamin C dan potassium. Pilihlah anggur merah dibandingkan anggur putih untuk membuat jus, karena mengandung lebih banyak resveratrol di kulitnya.

4. Jus Grapefruit
Hanya mengandung 96 kalori, namun kaya akan vitamin C, potassium, lycopene dan beta karoten. Grapefruit bisa menimbulkan reaksi jika digabungkan dengan obat tertentu, membuatnya tinggal lebih lama di pembuluh darah. Jika Anda sedang mengonsumsi obat, sebaiknya konsultasikan dulu pada dokter agar lebih aman.

5. Jus Jeruk
Jus jeruk merupakan sumber vitamin C, potassium serta folat, dan hanya mengandung 110 kalori. Pada beberapa produk jus dalam kemasan, biasanya ada tambahan nutrisi lain seperti kalsium, vitamin D dan asam lemak omega-3.

6. Jus Nanas
Jus yang diperas langsung dari nanas segar mengandung bromelain, jenis enzim yang banyak ditemukan pada buah-buahan yang berfungsi mengatasi masalah pencernaan. Jus nanas yang kaya vitamin C dan vitamin B6 juga bisa mengurangi iritasi. Dalam satu ons jus nanas, mengandung 133 kalori.

7. Jus Buah Delima
Buah yang juga disebut pomegranate ini merupakan sumber antioksidan, salah satunya ellagic acid. Zat ini bisa memblokir reproduksi sel-sel kanker. Mengombinasikan jus buah delima dengan blueberry atau acai, bisa memberikan Anda minuman super yang kaya antioksidan.

8. Jus Tomat
Mengandung hanya 53 kalori, jus tomat merupakan buah paling aman jika Anda sedang menjalani program diet. Beberapa nutrisi yang terkandung diantaranya potassium, lycopene, vitamin C dan beta-karoten yang baik untuk kesehatan kulit serta mata.